Sulawesi Kini, Manado – Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berlimpah ruah. Tak hanya di darat, di laut pun menyimpan berbagai potensi yang belum optimal dimaksimalkan.
Hal ini pun disadari penuh Gubernur Sulut, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) yang mengaku jika kontribusi dari sektor kelautan dan perikanan ini sangat minim. Padahal, 73 persen wilayah Sulut adalah laut.
Ini disampaikan Gubernur YSK saat memaparkan potensi kelautan dan perikanan pada rapat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, Senin 3 November 2025 di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“73 persen wilayah Sulawesi Utara adalah laut, menunjukkan besarnya potensi ekonomi kelautan dan perikanan. Namun, kontribusi PAD dari sektor perikanan dan kelautan masih rendah, hanya sekitar Rp600 juta lebih. Kami menilai masih terdapat ketimpangan antara potensi dan realisasi manfaat ekonomi sektor kelautan,” tutur Gubernur YSK di depan Menteri.
Pada rapat yang membahas arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Sulut tersebut, Gubernur YSK pun meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini KKP mendukung dan mengintervensi kebijakan untuk memperkuat sektor kelautan di wilayah kepulauan Sulut.
“Penekanan diberikan pada pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil yang menggantungkan hidup dari hasil laut. Dukungan diharapkan dalam bentuk program pembangunan, bantuan sarana, infrastruktur pelabuhan, serta peningkatan kapasitas SDM kelautan,” pinta Gubernur YSK.
Pemaparan dan permintaan Gubernur YSK ini pun mendapat respon positif dari Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono. Menurut Trenggono, pihaknya menyambut baik kunjungan dan pemaparan Gubernur YSK, sembari menyatakan kesiapan KKP untuk mendukung Pemprov Sulut dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan.
“Akan ada program khusus untuk Sulawesi Utara, termasuk dukungan teknis dan fasilitasi penguatan ekonomi pesisir,” tutur Trenggono.
Langkah nyata dalam mengelolah potensi kelautan dan perikanan Sulut ini pun akan berujung pada pengembangan industri pengolahan hasil laut, Peningkatan ekspor perikanan, Pembangunan sentra perikanan terpadu di wilayah kepulauan, dan Program nelayan modern dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara Pemprov Sulut dan KKP ini pun diharapkan membawa hasil hingga terwujudnya cita-cita Sulut menjadi poros biru di kawasan timur Indonesia
“Cita-cita ini tidak lepas dengan dukungan kebijakan dan program pusat. Kami juga menyampaikan komitmen Pemprov untuk mendukung kebijakan KKP dalam pengelolaan laut yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkas Gubernur YSK.
