Sulawesi Kini, Kotamobagu – Personil Komisi I DPRD Kotamobagu, Hanindhito Lazuardi Mokodompit (HLM) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dengan empat Camat dan 15 Kepala Desa (Sangadi) se Kotamobagu, Senin 10 Februari 2025, menitipkan pesan agar pengelolaan APBDes masing-masing desa harus transparan dan bisa diakses oleh masyarakat.
Hal ini disampaikan oleh Politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengingat pengelolaan dana yang besar oleh masing-masing pemerintah desa.
“Kami harapkan pemerintah desa di 15 desa untuk bisa memasang baliho di masing-masing terkait dengan struktur APBDes di tahun anggaran berjalan. Ini guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan baik Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang cukup besar ini,” tutur Hanindhito yang akrab disapa Dito.
Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kotamobagu Selatan tersebut menambahkan, pemerintah desa juga penting untuk menginformasikan setiap kegiatan yang sementara dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.
“Sehingga masyarakat bisa mengikuti proses pembangunan yang ada. Di sisi lain, apa hal-hal positif yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah desa lainnya,” tambah Hanindhito.
