Sulawesi Kini, Bolmong – Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun 2024, KPU Bolmong terus mempersiapkan rangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data di Wilayah Perbatasan Kabupaten/Kota, Kamis 25 Juli 2024 bertempat di Hotel Sutan Raja, Kotamobagu.
Rakor ini dibuka Ketua KPU Bolmong, Afif Zuhri dan dihadiri Anggota KPU lainnya yakni Jalaludin Kosasi, Yohanes D Tumengkol, Anggota KPU Kota Kotamobagu, Heliana Amir, Anggota KPU Boltim, ADC Hilni Abdulkasim, serta para PPK divisi data yang terundang. masing-masing pihak membahas tentang bagaimana kebijakan dan tata cara pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ) di wilayah perbatasan di empat daerah.
Afif dalam sambutanya mengatakan, Rakor ini perlu dilakukan pasca dilaksanakan coklit yang telah selesai pada tanggal 24 Juli 2024.
“Untuk coklit KPU Bolmong berhasil sesuai target selama 2 minggu, namun tetap berakhir pada tanggal 24 Juli 2024,” ujar Afif.
Terkait dengan data pemilih di daerah perbatasan, Afif mengatakan perlu dilakukan karena kompleks terkait dengan data pemilih.
“Ini yang kemudian menjadi salah satu tujuan rakor ini, karena beberapa kejadian sebelumnya contoh ada yang ber KTP Minsel namun memilih di wilayah bolmong,” ungkap Afif.
“Pelaksanaan rakor di wilayah perbatasan ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar antar wilayah tidak ada lagi konflik perbatasan,” kata Jalaludin.
Jalaludin menambahkan, ada 4 daerah yang terkait dengan data pemilih perbatasan Yakni Bolmong, Minsel, Boltim dan Kotamobagu.
“Boltim ada dua kecamatan, Kotamobagu tiga kecamatan yaitu kotamobagu Utara, selatan dan timur, Bolmong ada Kecamatan lolayan, bilalang dan passi timur kemudian dari minsel,” sambung Jalaludin.
Jalaludin juga mengatakan, pelaksanaan Rakor ini menjadi tanggung jawab bersama antara kabupaten kota yang saling beririsan.
“Kali ini bolmong yang memfasilitasi kegiatan ini, namun data menjadi tanggung jawab bersama terkait data pemilih di perbatasan,” jelas Jalaludin.
