Laksanakan Hasil Rakernas IV, Adrianus Mokoginta Pimpin DPC PDIP Kotamobagu Turun ke Sawah Menyapa Petani

Sulawesi Kini, Kotamobagu – Hari Tani Nasional tahun 2025 yang jatuh pada Rabu 24 September 2025 menjadi momentum bagi optimisme dan perjuangan untuk meneguhkan posisi Republik Indonesia (RI) menuju swasembada pangan.

Gerakan nyata untuk berdiri bersama para petani pun kini mulai memudar. Namun, untuk mengembalikan eksistensi petani sebagai pilar utama dan pahlawan pangan, berbagai langkah dilakukan oleh elemen masyarakat.

Salah satunya yang ditunjukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang secara khusus memaknai hari Tani Nasional sebagai bentuk menunjukan kedaulatan pangan di Indonesia.

Hal ini tertuang dalam rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP yang mengangkat tema kedaulatan pangan (Lihat uraian rekomendasi di bawah).

Guna menindaklanjuti hasil Rakernas IV tersebut, jajaran Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP Kotamobagu di bawah komando Ketua DPC PDIP Kotamobagu, Adrianus Mokoginta SE turun ke sawah di Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Rabu 24 September 2025.

Dalam kesempatan itu, jajaran DPC PDIP Kotamobagu, khususnya fraksi PDIP Kotamobagu di DPRD Kotamobagu turun bersama dengan para petani padi untuk melakukan panen bersama.

Selain itu, para politisi Moncong Putih tersebut memberikan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), serta berdialog mengenai permasalahan dan menyerap para aspirasi langsung dari para petani.

“Komitmen PDI Perjuangan sebagai partai rakyat kecil terus akan berdiri bersama dengan petani. Pada momentun Hari Tani Nasional kali ini, kami turun ke sawah dengan para petani untuk memberikan bantuan dan menyerap aspirasi langsung dari petani. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rakernas IV yang mengangkat tema tentang kedaulatan pangan,” tegas Adrianus Mokoginta.

Adrianus menambahkan, DPC PDIP Kotamobagu akan menjadi partai garda terdepan untuk melindungi dan memberikan perhatian terhadap para petani di berbagai komoditi.

“Dalam berbagai kesempatan, kami khususnya di DPRD mendorong pihak eksekutif untuk memberikan porsi yang lebih bagi para petani di Kota Kotamobagu,” tambah Adrianus.

Berikut rincian hasil Rakernas IV PDIP yang mengangkat tema tentang kedaulatan pangan :

HARI TANI PDI PERJUANGAN 24 SEPTEMBER 2025

Tema Besar: INDONESIA YANG BERDAULAT DI BIDANG PANGAN”.

Tema: “Bumi Lestari, Petani Berdikari.”

Sub-Tema: “Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan.”

Rakernas IV Partai dengan mengangkat tema Kedaulatan Pangan merekomendasikan pokok-pokok kebijakan kedaulatan pangan Indonesia antara lain:
– Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan secara keberlanjutan melalui diversifikasi pangan lokal.
– Peningkatan budidaya pertanian dan kualitas produksi pangan melalui riset dan inovasi yang dihasilkan BRIN yang berdampak bagi peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan produsen pangan penting dan perlindungan harga di tingkat produsen.
– Konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif dari alih fungsi lahan.
– Keinginan adanya dukungan kebijakan moneter, fiskal, dan akses pembiayaan bagi petani, nelayan, dan produsen pangan.
– Peningkatan teknologi pengolahan atau hilirisasi, komoditas pangan secara produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dengan dukungan riset dan inovasi.
– Pembangunan infrastruktur dan sarana produksi pangan secara tepat dan terintegrasi.
– Sinergitas kebijakan pembangunan pangan antara pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pelaksanaannya.
– Pemberlakuan bea masuk terhadap impor pangan untuk melindungi komoditas produk pangan dalam negeri.

Rekomendasi eksternal antara lain:
– Memerintahkan kepada tiga pilar Partai untuk menerapkan terlebih dahulu kebijakan politik tentang kedaulatan pangan.
– Merekomendasikan pemerintah untuk membentuk atau mengalihfungsikan bank milik pemerintah menjadi Bank Pertanian guna meningkatkan akses pembiayaan kepada petani dan nelayan, serta menugaskan BUMN yang bergerak di bidang penelitian, pengembangan produk-produk pertanian, dan pengembangan alat-alat pertanian bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian. Berkaitan hal tersebut, PDI Perjuangan mendorong perubahan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya bagi landasan kebijakan kedaulatan pangan.

Oleh karena itu, beberapa hal berikut penting untuk menjadi catatan:

1. Bung Karno dikenal sejarah sebagai mercusuar perlawanan atas eksploitasi manusia atas manusia (exploitation de l’homme par l’homme). Hari ini, terjadi perluasan persoalan yakni eksploitasi manusia atas alam (exploitation de l’homme par la nature). Bagi anak-anak muda, kesadaran Etika Lingkungan (Environmental Ethics) menjadi “bahasa politik” baru yang mendapatkan perhatian secara global dan lintas sekat. Mengutip masukan Rocky Gerung dalam acara pelatihan Komunikasi Politik Partai, partai politik yang berbicara (do speak) tentang kelestarian alam akan mendapatkan kredit elektoral jangka panjang. Sebagai contoh, gerakan Pandawara Group, komunitas bersih-bersih pantai yang diinisiasi oleh anak-anak muda memiliki 4 juta pengikut organik di Instagram dan mendapatkan impresi sangat positif di kalangan generasi baru.
2. Bagi Bung Karno, urusan pangan adalah hidup dan matinya sebuah bangsa. Bahkan Bung Karno membuat Buku Resep Mustika Rasa yang memuat kekayaan pangan bumi nusantara beserta khasiatnya. Oleh karenanya, urusan kedaulatan pangan adalah urusan strategis yang berkaitan dengan pertahanan dan menjadi atensi Partai, sekaligus menjadi simbol supremasi bangsa di tengah dinamika geopolitik. Dalam konteks itu, petani menjadi garda depan yang sangat penting. Identitas Partai sebagai Partai Wong Cilik yang membela mereka yang lemah, termasuk petani sangat berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup, dimana para petani sangat bergantung terhadapnya. David Wallace-Wells dalam bukunya The Uninhabitable Earth (2019) memberikan gambaran mengerikan tentang bumi yang tidak dapat dihuni jika perusakan lingkungan dan pemanasan global terus terjadi terlepas dari berbagai dokumen perjanjian internasional yang sudah dibuat. Sebab industrialisasi berlebihan di satu negara tetap akan memengaruhi pemanasan di negara lain. Menurut Wallace-Wells, pihak pertama yang akan menanggung kerugian dari kerusakan alam adalah negara-negara berkembang dan kelompok komunitas sosial yang berhubungan langsung dengan alam, seperti petani. Maka, urusan tani sangat lekat dengan urusan keberlangsungan bumi.
3. Perusakan lingkungan yang terjadi secara masif di berbagai tempat mendapatkan sorotan tinggi dari percakapan anak muda. Saat terjadi demonstrasi besar-besaran mengkritisi pemerintah akhir Agustus lalu, berkembang satire di media sosial yang mengatakan bahwa perusakan alam yang terjadi di kawasan pariwisata populer seperti Raja Ampat adalah bentuk merusak fasilitas umum yang daya rusaknya lebih besar dan bertahan lama dibandingkan kerusakan yang harus ditanggung negara akibat demonstrasi dan aksi. Generasi baru menyukai hal-hal yang memiliki nilai estetik (aesthetic), maka lingkungan yang asri berkaitan dengan banyaknya ruang healing sekaligus simbol harapan yang terjaga untuk masa depan. Selain itu, generasi baru cepat membongkar informasi dan keterkaitan, tetapi juga dapat segera melupakan “dosa politik” apabila ada gestur konkrit “pertobatan politik”.
4. Hobby berkebun Ibu Ketua Umum yang menyatu dengan pola hidup kontemplatif, Wawancara Ibu Ketua Umum dengan Kompas TV soal Merawat Pertiwi, promosi beras MSP, dan instruksi bagi Tiga Pilar Partai dalam Gerakan 10 Makanan Pendamping Beras harus terus diamplifikasi terus menerus sebagai bagian dari positioning dan keberpihakan Partai. Dalam konteks ini, seluruh kader Partai sebaiknya melakukan pendekatan komunikasi politik dari point of view (POV) yang mengundang testimoni dari pihak eksternal. Di era surplus informasi seperti saat ini, menceritakan kebaikan dari pihak luar dan multi latar belakang cenderung akan lebih meyakinkan dan memenangkan kepercayaan publik dibandingkan bercerita dari sudut pandang pelaku kebaikan.
5. Sikap partai dan keberpihakan simbol partai dalam payung Merawat Pertiwi harus ditunjukkan dalam bentuk statement, gerakan kader untuk turun ke bawah, dan terutama praktik-praktik nyata Tiga Pilar Partai, khususnya dari para kepala daerah. Sebagai contoh di wilayah perkotaan: keberhasilan Tri Rismaharini sewaktu menjabat Walikota Surabaya dalam menata taman-taman kota berkaitan dengan keberhasilan penurunan panas suhu kota. Kebijakan Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka taman 24 jam berkaitan dengan penyediaan kualitas oksigen yang lebih baik dan perbaikan persoalan tawuran dan kesehatan mental. Di pedesaan, keberanian para bupati menolak tambang emas di lahan hijau adalah contoh baik yang menunjukkan komitmen menjaga warisan untuk generasi masa depan. Selain itu, ratusan kebijakan kepala daerah pro-petani dalam bentuk penyaluran akses modal dan berbagai terobosan inovasi adalah contoh Best Practice kebijakan yang perlu diadopsi dan diceritakan ulang pada rakyat.
6. Kebijakan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan impor pangan (beras, jagung, garam konsumsi, dan gula konsumsi) di tahun 2025 dan penghapusan hutang petani, nelayan, dan UMKM di tahun 2024 sejalan dengan rekomendasi Rakernas IV Partai.
7. Penguatan kultur inovasi dan riset perlu dilakukan oleh pemerintah dengan mempertegas komitmen terhadap penguatan kelembagaan BRIN dan kolaborasi antar perguruan tinggi. Inovasi teknologi pertanian seperti traktor listrik berbasis energi terbarukan, ruang penyimpanan beras berbasis controlled atmospheric storage (CAS), penggunaan teknologi drone dan sensor untuk mengelola lahan tani secara akurat, dan penggunaan teknologi pengelolaan hasil tani berbasis Artificial Intelligence harus didukung dengan politik anggaran yang memadai. Maksimalisasi program magang langsung di tengah sawah dan penguatan sistem digitalisasi pertanian juga diperlukan untuk mengakselerasi produksi dan semangat kedaulatan pangan.
8. Generasi baru cenderung lebih ingat pengalaman dan sensasi dibandingkan sekedar substansi mentah. Keterbukaan informasi membuat mereka lebih mudah untuk mengakses informasi dan mencari substansi persoalan. Maka, kebijakan turun ke bawah bagi Tiga Pilar Partai harus mendorong keterlibatan anak-anak muda lintas elemen (professional muda, influencer, mahasiswa, dan pelajar) dalam pengalaman turun ke sawah dan berinteraksi bersama petani, hingga proses advokasi persoalan pertanian, Pengalaman baru di dunia nyata akan sangat berkesan dan memancing keinginan problem-solving di kalangan generasi baru. Keterlibatan dan kolaborasi menjadi kunci.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *