Sulawesi Kini, Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) menyoroti adanya Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulut yang hingga kini masih mencatatkan nol penerima mamfaat pada pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini terkuak saat Gubernur YSK memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan MBG bersama Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Sulut, Selasa 28 Oktober 2025.
Menurut Gubernur YSK, pihaknya menemukan masih adanya beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang belum mencatatkan penerima manfaat program MBG. Oleh karena itu, Gubernur YSK meminta dukungan dan intervensi dari BGN agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh wilayah.
“Kami menemukan masih ada daerah yang mencatatkan nol penerima manfaat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dan pendampingan dari Badan Gizi Nasional agar program ini dapat menyentuh seluruh sasaran di Sulawesi Utara,” tegas Gubernur YSK.
Gubernur YSK juga menegaskan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang harus diimplementasikan secara merata hingga ke kabupaten dan kota.
Program ini, kata Gubernur YSK, tidak sekadar soal penyediaan makanan, tetapi merupakan langkah nyata dalam memperbaiki status gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan anak-anak di usia sekolah.
“Program ini adalah bagian dari investasi jangka panjang untuk membentuk generasi Sulawesi Utara yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan di daerah harus bergerak bersama memastikan implementasinya berjalan efektif,” ujar Gubernur YSK.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyiapkan pelaksanaan program ini.
Hendrayudha menyatakan bahwa BGN siap mendukung penuh pemerintah daerah dalam memastikan standar pelaksanaan dan pengawasan program MBG berjalan sesuai pedoman nasional.
Rakor ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan validasi data penerima manfaat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan di lapangan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang sehat, kuat, dan berdaya saing, sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045.*
