Sulawesi Kini, Bolsel – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) jenjang SD dan SMP Tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 188 peserta, terdiri dari kepala sekolah dan bendahara BOSP SD dan SMP se-Bolsel, yang berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, rabu (24/9/2025).
Kepala Disdikbud Bolsel, Rante Hattani, S.Pd., M.Si., dalam laporannya memaparkan sejumlah poin penting terkait regulasi terbaru Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022. Beberapa perubahan mencakup: Alokasi belanja buku minimal 10% dari pagu dana BOSP, Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana maksimal 20%, Belanja honorarium guru dan tenaga kependidikan maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta, Pemanfaatan BOS Kinerja untuk pelatihan koding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam.
Selain itu, Bolsel tahun ini juga menjadi salah satu penerima manfaat Program Prioritas Kemendikdasmen RI dengan anggaran sebesar Rp3,79 miliar, yang digunakan untuk pembangunan ruang administrasi, ruang UKS, jamban sekolah, serta ruang praktik otomotif dan tata boga.
“penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) fase 1 tahun 2025 di Bolsel mencapai 3.376 siswa, dengan rincian 2.286 untuk SD, 817 untuk SMP, dan 33 untuk program Paket A, B, dan C. Ujar Rante Hattani.
Sementara itu, Kepala BPMP Sulut, Ebry H. J. Dien, S.T., M. Inf. Tech (Man), yang hadir dalam acara pembukaan, memberikan apresiasi kepada Disdikbud Bolsel dan berjanji akan memberikan undangan khusus untuk pelatihan digitalisasi pembelajaran bagi para pendidik di Bolsel.
Ditempat yang sama, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., dalam sambutannya menekankan pentingnya akuntabilitas pengelolaan BOSP. Tahun 2025, Bolsel menerima DAK Non Fisik BOSP Reguler sebesar Rp12,02 miliar dan BOS Kinerja Rp410 juta.
“Dana ini bukan jumlah yang kecil. Oleh karena itu, saya berharap pengelolaan BOSP dapat meningkatkan mutu pendidikan di Bolsel. Kepala sekolah dan bendahara harus mempelajari dengan seksama regulasi terbaru agar setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” tegas Bupati.
Ia juga meminta seluruh satuan pendidikan bersikap proaktif menindaklanjuti temuan Inspektorat maupun BPK, serta menjadikan pengalaman tahun sebelumnya sebagai pelajaran agar pengelolaan dana berjalan lebih baik.
Pembukaan kegiatan turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, S.STP., MAP., para Asisten Setda, serta pimpinan OPD terkait.
Melalui kegiatan ini, Disdikbud Bolsel berharap para peserta dapat memperkuat pemahaman teknis, meningkatkan transparansi, serta mendorong pengelolaan dana pendidikan yang lebih profesional demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bolsel.
