Sulawesi Kini, Minsel – Upaya mewujudkan kedaulatan pangan dengan melibatkan elemen masyarakat menjadi salah satu titik perhatian dari Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky Donny Wongkar, S.H.
Bupati Franky pun lewat kebijakan inovatif merumuskan salah satu program strategis yang secara konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Minsel, yakni Program “Marijo Batanam untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan”, yang telah dimulai sejak Tahun 2022.
Bupati Franky menjelaskan, bahwa Program Marijo Batanam merupakan gerakan berkelanjutan yang diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan lintas sektor. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif serta membudayakan gerakan menanam sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan di Kabupaten Minahasa Selatan.
“Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kembali memperkuat pelaksanaan Program Marijo Batanam melalui penyaluran bantuan bibit rica kepada siswa dan siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, bantuan bibit juga diberikan kepada seluruh perangkat daerah sebagai bentuk dorongan agar gerakan menanam terus dibudayakan di lingkungan pemerintahan,” tutur Bupati Franky.
Bupati Franky juga menegaskan, pelibatan peserta didik dan aparatur perangkat daerah merupakan strategi penting untuk memastikan keberlanjutan program. Melalui pendekatan edukatif dan keteladanan, diharapkan budaya menanam dapat tumbuh sejak dini serta menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.
“Program Marijo Batanam bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan upaya nyata dan berkelanjutan untuk membangun kedaulatan pangan daerah. Dengan membiasakan gerakan menanam di sekolah dan di lingkungan perangkat daerah, kita sedang menyiapkan fondasi jangka panjang bagi ketahanan pangan Minahasa Selatan,” tegas Bupati Franky.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terus berkomitmen untuk melaksanakan dan mengembangkan program-program inovatif dan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah.*
