Gubernur Yulius Hadiri Penyerahan 37 Rekomendasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas, Tegaskan Komitmen Selaraskan Pembangunan Daerah dengan Asta Cita

Sulawesi Kini, Jakarta – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E., menghadiri secara langsung kegiatan Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11).

Kehadiran Gubernur dalam forum strategis ini menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengoptimalkan sinergi lintas sektor guna mendukung pembangunan nasional serta menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menyerahkan 37 rekomendasi kebijakan kepada 50 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Mengawali arahannya, Menko Yusril menegaskan bahwa kementerian koordinator dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan secara riil, bukan sekadar menyelenggarakan rapat administratif atau menyusun kesimpulan di atas kertas. Beliau menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mengetahui secara persis bagian mana dari suatu kebijakan yang belum berjalan, mengapa hal itu terjadi, siapa yang mempunyai kewenangan menyelesaikannya, serta keputusan apa yang diperlukan agar penanganan persoalan lintas sektor dapat berjalan secara terpadu.

Lebih lanjut, Menko Yusril mengingatkan seluruh jajaran pimpinan instansi pusat dan daerah mengenai pentingnya menjaga marwah pemerintahan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas kenegaraan. Beliau menyatakan bahwa menjaga Presiden berarti memastikan setiap kebijakan yang dijalankan atas nama pemerintah mempunyai dasar hukum yang benar, prosedur yang tertib, dan pertimbangan yang matang, sehingga Presiden tidak perlu menanggung akibat dari persoalan hukum atau kekeliruan administrasi yang sebenarnya dapat dicegah oleh para pembantunya.

Menko Yusril juga menggarisbawahi bahwa kualitas sebuah rekomendasi kebijakan tidak diukur dari panjangnya dokumen ataupun banyaknya rapat yang telah dilaksanakan, melainkan dari kemampuan rekomendasi tersebut dalam membantu instansi penerima mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran guna mengurangi dan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat.

READ  Pemkab Bolsel Gelar Rakor Reviu Kinerja Tahunan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024

Terkait tindak lanjutnya, beliau secara tegas meminta agar seluruh rekomendasi yang diserahkan tidak hanya berhenti dan berujung menjadi arsip administrasi semata, melainkan wajib ditindaklanjuti secara berkala melalui rencana aksi, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang berkelanjutan.

Menanggapi arahan dan penyampaian materi tersebut, Gubernur Yulius menyambut baik serta menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengimplementasikan poin-poin substansial dari rekomendasi kebijakan yang diterima. Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis di kawasan timur Indonesia, Sulawesi Utara berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh kebijakan daerah di bidang hukum, perlindungan HAM, pelayanan keimigrasian, hingga pemasyarakatan berjalan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Gubernur menekankan bahwa pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi, mengevaluasi efektivitas regulasi, serta memastikan setiap program pembangunan di Bumi Nyiur Melambai memberikan kepastian hukum dan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan nasional yang penting ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga penegak hukum, serta sejumlah kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh penjuru tanah air.

Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap melangkah bersama pemerintah pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *