Sulawesi Kini, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan hari ini, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan harga komoditas pangan, terutama cabe, yang menjadi salah satu komoditas strategis penyumbang fluktuasi harga.
Gubernur Sulawesi Utara menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah cepat, terukur, dan terkoordinasi dalam menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga cabe di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memengaruhi pola cuaca, ketersediaan air, produktivitas pertanian, dan pada akhirnya berpotensi mengganggu pasokan berbagai komoditas pangan, termasuk cabe. Hal tersebut disampaikan Gubernur setelah menghadiri Rakor Pengendalian Inflasi secara daring, bersama Kementerian Dalam Negeri, Senin (7/9/2026) di Wisma Negara Bumi Beringin Manado.
“Kita harus mengantisipasi sejak dini dampak perubahan cuaca dan El Nino terhadap produksi pangan. Jangan sampai gangguan produksi dan distribusi menyebabkan pasokan berkurang dan harga meningkat sehingga membebani masyarakat,” tegas Gubernur.
Sebagai langkah konkret, Gubernur menginstruksikan agar dilakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap ketersediaan produksi dan pasokan cabe di Sulawesi Utara, khususnya pada daerah-daerah sentra produksi. Pemerintah juga diminta memastikan kelancaran distribusi dari sentra produksi menuju pasar dan daerah konsumen.
Apabila pasokan produksi lokal tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan berpotensi menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan mengambil langkah intervensi melalui fasilitasi dan pengadaan pasokan cabe dari luar daerah.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi stabilisasi harga untuk menambah ketersediaan pasokan di pasar dan menjaga agar harga cabe tetap berada pada tingkat yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.
“Apabila produksi dan pasokan lokal tidak mencukupi, kita harus segera membuka akses pasokan dari daerah lain. Pemerintah harus hadir memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terkendali,” ujar Gubernur.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, menyampaikan bahwa arahan Gubernur akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif antara perangkat daerah, TPID, pemerintah kabupaten dan kota, kelompok tani, pelaku distribusi, serta pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya, pengendalian harga cabe harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pemerintah tidak hanya melakukan intervensi pada saat harga telah meningkat, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan melalui pemantauan produksi, ketersediaan stok, kelancaran distribusi, serta antisipasi terhadap dampak perubahan iklim.
“Arahan Bapak Gubernur sangat jelas, kita harus bergerak cepat dan tidak menunggu sampai gejolak harga semakin tinggi. Produksi lokal harus diamankan, distribusi harus lancar, dan apabila diperlukan, pasokan tambahan dari luar daerah harus segera difasilitasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Jemmy Ringkuangan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga akan memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan strategis secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, kelompok tani, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas inflasi daerah.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan pangan, stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan ketahanan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak El Nino.
Pengendalian inflasi adalah kerja bersama. Pemerintah harus hadir, bergerak cepat, dan memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau.*
