Sulawesi Kini, Bolmong – Di tengah isu gaji pejabat negara yang terus disorot oleh lapisan masyarakat, ternyata ada juga pejabat khususnya anggota DPRD di Kabupaten Bolmong, memiliki gaji dan tunjangan yang kalau dilihat sepadan.
Dari informasi yang berhasil dihimpun, para anggota DPRD Bolmong rata-rata mengumpulkan sebesar Rp24 juta perbulan dari gaji dan tunjangan yang diterima.
Angka ini pun memiliki dasar hukum yang jelas. Dimana, sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Selain itu, hak anggota DPRD juga diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980.
Meski begitu, jumlah gaji dan tunjangan tersebut ternyata masih lebih rendah dibandingkan anggota DPRD di daerah tetangga, Kota Kotamobagu, yang bisa mencapai Rp25 juta per bulan.
Padahal, jika dilihat dari aspek wilayah dan jumlah penduduk, Bolmong memiliki beban kerja yang relatif lebih besar. Luas wilayah Kabupaten Bolmong mencapai 2.934 km² dengan jumlah penduduk 255.896 jiwa. Sedangkan Kota Kotamobagu hanya memiliki luas 108,9 km² dengan populasi sekitar 121.526 jiwa.
Selain itu, dari sisi kinerja, legislator DPRD Bolmong terus menunjukan progres yang positif. Terbaru, lewat fungsi legislasinya, DPRD Bolmong memparipurnakan Ranperda inisiatif perlindungan dan pemberdayaan masyarakat petani, nelayan dan budidaya ikan pada awal September 2025.
Dengan kondisi tersebut, gaji anggota DPRD Bolmong justru tercatat sebagai yang terendah dibandingkan daerah tetangganya. Meski demikian, penetapan gaji dan tunjangan tetap kembali pada aturan serta kebijakan yang berlaku di masing-masing daerah.*
