Sulawesi Kini, Manado – Sekretaris DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Niklas Silangen mengikuti rapat evaluasi Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selang tahun anggaran 2016 hingga 2025, Kamis 9 Juli 2026.
Rapat ini digelar guna membahas perkembangan penyelesaian kerugian daerah, progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, serta langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap hasil audit.
Sekretariat DPRD Sulut yang menjadi bagian dalam perangkat daerah pun turut andil untuk berkontribusi dalam penyelenggaran pemerintahan yang transparan, akuntabel serta upaya tindak lanjut atas temuan yang tertuang dalam LHP selang tahun 2016 hingga 2025.
Niklas pun menegaskan komitmennya untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kita mengupayakan untuk berkontribusi pada penyelesaian berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Niklas.*
