Sulawesi Kini, Bolmong – Polemik kepemimpinan Kepala Desa Inuai, Imran Momintan yang dituduh oleh sekelompok warga di desanya melakukan tindakan asusila kembali ke meja DPRD Bolmong, khususnya di Komisi I.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Bolmong kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, mulai dari pemerintah kecamatan hingga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Bolmong.
RDP digelar Senin 27 Juli 2026, dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Bolmong, Ingfantri Manggalupang dan turut didampingi oleh ketiga pimpinan DPRD Bolmong masing-masing Toni Tumbelaka, Sulhan Manggabarani dan Febrianto Tangahu.
Dalam kesempatan RDP tersebut, semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Mulai dari masyarakat Inuai yang mengadukan kepala desa mereka, Kepala Desa Imran Momintan, personil Badan Perwakilan Desa (BPD), Camat Passi Barat, hingga pimpinan OPD yang hadir.
Ketua Komisi I DPRD Bolmong, Infantri Manggalupang dalam penyampaiannya pun menegaskan bahwa polemik yang terjadi harus diselesaikan secara baik, dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Kami tidak menginginkan, dengan adanya polemik ini akan mengganggu pada proses jalannya program dan kegiatan pemerintah secara berjenjang. Oleh karena itu, kami nantinya akan merumuskan rekomendasi yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah,” kata Ingfantri.
Sementara itu, Ketua DPRD Bolmong, Toni Tumbelaka menegaskan bahwa lembaga DPRD sebagai perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk merespon segala aspirasi yang masuk.
“Aduan yang sama seperti Desa Inuai sebelumnya juga kami terima dari beberapa desa. Dan, dengan kewenangan yang ada pada kami, kami menindaklanjuti dengan memanggil RDP seluruh pihak untuk dicarikan solusinya,” tegas Toni.
RDP ini pun berjalan dengan lancar, meski sempat diwarnai dengan aksi saling sahut antara masa yang pro dan kontra terhadap Kepala Desa Inuai, Imran Momintan.*
