Sulawesi Kini, Bolsel – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mencetak prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid dalam sebuah seremoni resmi di Kantor BPK Sulut, Senin (26/5/2025).
Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bolsel Arvan Ohy, Kepala BPKPAD Lasya Mamonyo, Inspektur Ridel Paputungan, serta Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii.
Dalam pernyataannya, BPK menyampaikan bahwa opini WTP diberikan karena penyusunan LKPD Bolsel dinilai akuntabel, wajar, dan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Ditempat yang sama Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini dan menegaskan bahwa raihan WTP bukanlah akhir dari perjalanan tata kelola keuangan di Bolsel.
“Selama ini kami terus berupaya mengikuti pedoman dan aturan agar LKPD disusun lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah. Rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi penting bagi kami,” ujar Iskandar dalam pernyataan tertulis, Sabtu (3/5/2025).
Sejak tahun anggaran 2014, Pemkab Bolsel berhasil mempertahankan opini WTP secara konsisten hingga kini. Menurut Iskandar, semua rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi terpadu, pengawalan implementasi di tiap perangkat daerah, dan penguatan fungsi Inspektorat.
“Kami percaya bahwa sinergi yang kuat antara BPK, pemerintah daerah, dan Inspektorat adalah kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
