Sulawesi Kini, Lolak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow melalui sinergi antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat strategis pada Jumat (19/6/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Bolaang Mongondow, rapat ini difokuskan pada Percepatan Penyaluran Bantuan Permodalan Pemerintah Daerah bagi Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang dirangkaikan dengan Rapat Penanganan Stunting. Rapat koordinasi dan evaluasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bolaang Mongondow, Dony Lumenta.
Pertemuan ini menjadi wadah bagi Tim Verifikasi Pendamping untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta pemantauan (monitoring) data para pelaku TKM di wilayah Bolaang Mongondow.
Agenda utama dalam rapat ini membahas secara mendalam mengenai berbagai kendala teknis yang kerap dihadapi di lapangan. Fokus utama penyelesaian masalah dititikberatkan pada kelengkapan administrasi dan pemberkasan dari para calon penerima manfaat.
Hal ini dinilai krusial guna mempercepat proses pencairan dan penyaluran bantuan permodalan agar dapat segera dimanfaatkan oleh para Tenaga Kerja Mandiri secara tepat sasaran.
Selain membahas isu pemberdayaan ekonomi melalui TKM, rapat ini juga diintegrasikan dengan pembahasan strategis mengenai upaya Penanganan Stunting.
Langkah ini menunjukkan komitmen serius Pemkab Bolmong dalam mengatasi dua pilar utama kesejahteraan masyarakat secara bersamaan, yakni peningkatan taraf ekonomi kerakyatan dan perbaikan kualitas kesehatan serta gizi anak di daerah.
Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat dan pemangku kepentingan terkait, meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnakertrans). Selain itu, guna memastikan sinergi dan eksekusi program berjalan efektif hingga ke tingkat kewilayahan terbawah, seluruh Camat se-Kabupaten Bolaang Mongondow beserta para Pendamping Desa juga turut berpartisipasi penuh dalam agenda tersebut.
Dengan hadirnya unsur pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan dan pendamping desa, diharapkan sinergi dan koordinasi di lapangan dapat berjalan lebih optimal. Kelengkapan berkas administrasi penerima bantuan ditargetkan dapat segera rampung sehingga intervensi pemerintah, baik dalam bentuk bantuan modal ekonomi maupun program pengentasan stunting, dapat direalisasikan dengan cepat dan merata.*
