Sulawesi Kini, Bolsel – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025, yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Provinsi Gorontalo di Luwansa Hotel, Manado, Kamis (3/7/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H., serta Wakil Gubernur Gorontalo, Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H. Hadir pula Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut, Gorontalo, dan Maluku Utara, Robert Sianipar, serta para bupati dan wali kota se-Sulutgo, jajaran pimpinan perbankan, dan para pemangku kepentingan sektor keuangan lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala OJK SulutGo dan Maluku Utara, Robert Sianipar, menegaskan pentingnya Rakorwil TPAKD sebagai wadah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat akses keuangan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia melaporkan bahwa saat ini telah terbentuk 16 TPAKD di Provinsi Sulut dan 7 TPAKD di Provinsi Gorontalo, yang telah dikukuhkan oleh gubernur masing-masing.
“TPAKD bukan hanya forum diskusi, tetapi indikator nyata dukungan terhadap program kerja pemerintah daerah melalui implementasi program-program ekonomi,” ujarnya.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah, dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi kepada OJK dan semua pihak yang terlibat. Ia menilai, TPAKD adalah motor penggerak dalam pencapaian target sektor keuangan di berbagai wilayah.
“Koordinasi lintas sektor seperti ini menjadi momentum penting untuk mempercepat akses keuangan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” kata Idah.
Ia juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan I tahun 2025 mencapai 6,97%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,87%, dan menjadi yang tertinggi kedua di Sulawesi setelah Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut, Dr. Victor Mailangkay, menyampaikan bahwa koordinasi ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi dan menyusun langkah strategis untuk percepatan akses keuangan di daerah.
“Literasi keuangan adalah bagian penting dari strategi pembangunan jangka menengah daerah Sulut. Akses keuangan yang inklusif menjadi kunci pembangunan berkelanjutan,” ujar Victor.
Ia memaparkan bahwa indeks literasi keuangan Provinsi Sulut mencapai 50,13% dan indeks inklusi keuangan 86,23%, keduanya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, masing-masing sebesar 49,68% dan 85,19%.
Di akhir sambutannya, Wagub Sulut mengapresiasi capaian 100% program kerja TPAKD di seluruh kabupaten/kota Sulut dan mendorong agar masing-masing TPAKD menyusun program tematik untuk tahun 2025 serta merealisasikannya secara berkala.
Turut hadir dalam kegiatan ini di antaranya para bupati/wali kota se-SulutGo, Direktur Utama PT Bank SulutGo, Kanwil DJPb Sulut, pimpinan industri jasa keuangan, serta kepala organisasi perangkat daerah se-SulutGo.
