Sulawesi Kini, Manado – Koalisi Masyarakat Buruh Aksi Damai menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan berbagai masukan dan kritikan, Selasa 2 September 2025 di kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).
Koalisi yang terdiri dari lima organisasi buruh di Sulut tersebut pun berlangsung dengan aman, dan tertib. Ratusan pendemo yang menggunakan atribut masing-masing organisasi buruh pun mendapat pengawalan dari personil Polda Sulut dan Kodam XIII Merdeka.
Sempat melakukan orasi di depan pintu gerbang, beberapa pendemo dalam aksi itu pun difasilitasi oleh pihak keamanan untuk berdialog langsung dengan Gubernur Sulut, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus.
Namun, setibanya beberapa perwakilan di Kantor Gubernur Sulut, para pendemo terkejut dengan aksi Gubernur YSK yang ingin sama-sama di bawah terik matahari bersama dengan para pendemo. Tak hanya itu, Gubernur YSK pun naik di atas mobil pick up milik para pendemo untuk menyampaikan jawaban atas kritikan dan masukan dari para pendemo.
Gubernur YSK yang didampingi Wakil Gubernur Sulut, Dr Viktor Mailangkay pun menegaskan bahwa pihaknya berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuka berbagai peluang kerja di wilayah Sulut. Salah satunya dengan membuka Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di 8 Kabupaten di wilayah Sulut.
“Satu-satunya di Indonesia dengan izin WPR terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Kita punya delapan daerah yang memiliki potensi kekayaan emas yang nantinya dikelola secara mandiri oleh masyarakat,” tutur Gubernur YSK.
Gubernur YSK menambahkan, komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk mengabdikan diri bagi masyarakat Sulut terus dimaksimalkan. Ia mencontohkan, kedisiplinan dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Sulut yang sudah mulai meningkat.
“Apakah bapak-ibu melihat ada ASN berkeliaran saat jam kerja? ASN Pemprov Sulut sudah tidak seperti dulu. Saat jam kerja mereka totalitas mengabdikan diri untuk masyarakat,” tambah Gubernur YSK.
Dalam orasi para pendemo, ada beberapa tuntutan yang disampaikan dan telah dicatat oleh Pemprov Sulut. Mulai dari upaya pemberantasan pungli yang menghambat Investasi, membentuk desk ketenagakerjaan Sulut, menghapus outsourching dan menaikkan upah buruh.*
