Sulawesi Kini, Bolsel – Komitmen nyata Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka memperkuat sinergi hukum dan kelembagaan desa kini menyasar Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Selasa 20 Oktober 2026, rombongan Kejati Sulut yang dipimpin langsung Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo disambut hangat oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si. beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolsel, Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid, para Anggota DPRD Kabupaten
Bolsel, Kepala Kejaksaan Negeri
Kotamobagu Tasjrifin Muljana Abdul Halim, S.H., M.H. beserta jajaran, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Dumoga Prima Poluakan, S.H., M.H., Sekretaris
Daerah Kabupaten Bolsel Marzanzius
Arvan Ohy, S.STP., M.AP., Kabag Ren
Polres Bolsel AKBP Ahmad Bestari
(mewakili Kapolres Bolsel), serta Danramil 1303-08/Bolaang Uki Kapten Inf. M. Ihwan (mewakili Dandim 1303/Bolaang
Mongondow).
Dalam kehadirannya di Bolsel, Plt. Kajati Sulut Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo secara resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus DPC Srikandi Jaga Desa yang
dipimpin Ns. Gresty Natalia Maria Masi,
S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB., serta DPC
ASLINMAS Kabupaten Bolsel di bawah
kepemimpinan Brian Janny
Waleleng, S.H., M.Kn., untuk periode 2026- 2031.
Sementara itu, kepengurusan DPC ABPEDNAS Kabupaten Bolsel sendiri telah
resmi dilantik beberapa bulan sebelumnya
oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terdahulu, Jacob Hendrik Pattipeilohy, S.H., M.H.
Prosesi pengukuhan di Bolsel ini
merupakan bagian dari rangkaian road show konsolidasi kelembagaan desa yang digelar secara berkelanjutan oleh Kejati Sulut, melintasi Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, hingga Bolaang Mongondow Timur.
Dalam arahannya, Dr. Ferrytass., Dt. Toembidjo menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan tonggak awal untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan
desa yang transparan dan akuntabel melalui program unggulan JAGA DESA (Jaksa Garda Desa dan Kelurahan).
“Kami mendorong para pengurus yang baru dilantik untuk segera bergerak aktif
melakukan pendataan dan penguatan organisasi hingga ke pelosok desa,” tutur Dr Ferrytass.
Langkah kolaboratif ini menjadi wujud nyata komitmen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam merawat kesadaran hukum
masyarakat dari tingkat tapak.
Dengan terjalinnya kemitraan yang solid antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan optimistis mampu mewujudkan tata kelola desa yang tertib, aman, kondusif, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.*
