Sulawesi Kini, Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Pemprov Sulut dan Kabupaten/Kota se Sulut, Senin 29 September 2025 bertempat di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut.
Rakor tersebut dilaksanakan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.
Dalam kesempatan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang SIP MM menyampaikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Gubernur Sulut, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus SE yang didampingi Wagub, DR Victor Mailangkay dan Ketua DPRD Sulut, Andi Silangen.
Dalam laporannya, Tahlis menyebut tujuan pelaksanaan Rakor tersebut memiliki empat poin tujuan. Pertama, dalam rangka menyelaraskan kebijakan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov dan pemerintah pusat agar tercipta sinergi dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian sasaran nasional. 
“Kedua, menyampaikan kebijakan, alokasi, dan fokus penggunaan transfer ke daerah, serta dana desa tahun anggaran 2026 agar APBD Kabupaten/Kota tepat sasaran,” kata Tahlis.
Tahlis juga menambahkan poin ke empat, Rakor ini juga memastikan penyusunan APBD tahun anggaran 2026 yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta pemenuhan urusan wajib, mandatory spending, dan standar pelayanan minimal.
“Serta poin terakhir, mempercepat dan mengoptimalkan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan tetap menjaga kualitas, akuntabilutas dan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Tahlis.
Sementara itu, Gubernur Sulut, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus SE dalam sambutannya menegaskan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD 2026. Ia juga mengingatkan adanya pengurangan transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan, sehingga setiap kepala daerah diminta kreatif dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memperkuat BUMD, serta memanfaatkan dana desa secara tepat sasaran.
“Selain itu, ada delapan agenda prioritas nasional yang harus diperhatikan, mulai dari ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga akselerasi investasi dan perdagangan global,” tegas Gubernur Yulius.
Hadir dalam Rakor tersebut, pimpinan OPD Pemprov Sulut, Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota se Sulut, Para pimpinan DPRD se Sulut, dan para Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) se Sulut.*
