Sulawesi Kini, Boltim – Bertempat di Graha Gubernuran Manado, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, yang dirangkaikan dengan peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum), pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulut, serta penandatanganan kesepakatan bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Sulut dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut, Kamis 26 Februari 2026.
Acara ini turut dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Atgas, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, jajaran Forkopimda Provinsi, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Oskar Manoppo menerima penghargaan dari Menteri Hukum RI sebagai bentuk apresiasi atas dukungan aktif Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa di wilayah Boltim.
Penghargaan ini diberikan atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan hukum hingga ke tingkat desa, sehingga masyarakat dapat memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum secara lebih mudah dan terjangkau.
Bupati Oskar menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan tersebut. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap Pos Bantuan Hukum Desa merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan.
“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk pemerintah daerah, tetapi untuk seluruh masyarakat Bolaang Mongondow Timur. Saya meyakini bahwa akses terhadap bantuan hukum adalah hak setiap warga negara. Karena itu, saya akan terus mendorong penguatan Pos Bantuan Hukum Desa agar benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Menurutnya, kehadiran Posbankum dan pelatihan paralegal desa/kelurahan merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum, mencegah potensi konflik, serta membantu penyelesaian persoalan hukum secara cepat dan humanis di tengah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Boltim juga menegaskan kesiapan untuk terus berkolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum Sulut dalam mewujudkan desa sadar hukum.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum akan sangat membantu pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di lapangan.
“Posbankum ini akan banyak membantu kita menghadapi persoalan di lapangan. Kita berharap Posbankum yang dirancang oleh Kemenkum akan semakin berkeadilan bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara,” tuturnya.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Hendra Tangel, Kepala Dinas PMD, serta Kepala Bagian Hukum Setda Boltim. (Rustaman Paputungan)
