Sulawesi kini, Manado- Penjabat (PJ) Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi utara (Sulut), Tahllis Galang SIP MM menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Sulut terkait adanya laporan dugaan mal administrasi pada program kegiatan Paskibraka Sulut tahun anggaran 2025, Senin 13 Oktober 2025.
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu dan diikuti oleh personil Komisi I DPRD Sulut lainnya. Sementara, Pj Sekprov didampingi oleh Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Jhony Suak.
Dalam kesempatan itu, Braien menyoroti adanya calon Paskibraka yang tidak memenuhi syarat, namun diterima sebagai anggota Paskibraka.
Sorotan itu pun langsung ditanggapi Kepala Kesbangpol Sulut dengan memberikan penjelasan serta penegasan bahwa, seluruh proses telah dilakukan sesuai mekanisme dan hasil keputusan rapat terkait paskibraka.
“Ke depan seleksi paskibraka ini harus menjadi perhatian dan harus lebih terbuka sebab, gubernur pak Yulius Selvanus dan wakil gubernur pak Victor Mailangkay memberikan perhatian yang sangat serius terhadap paskibraka,” tegas Braien menanggapi pernyataan Kepala Kesbangpol Sulut.
Di tempat yang sama, Pj Sekprov Sulut, Tahlis Gallang SIP MM mengapresiasi Komisi I DPRD Sulut yang memberikan perhatian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Paskibraka ini. Menurutnya, masukan dan kritik yang disampaikan oleh para legislator sangat konstruktif.
“Ini akan menjadi catatan ke depan untuk perbaikan-perbaikan dalam proses tahapan seleksi anggota Paskibraka,” singkat Pj Sekprov Tahlis.*
