Sulawesi Kini, Manado – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam Rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa 23 Juni 2026.
Selain agenda tersebut, digelar juga paripurna terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, serta Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 2 Buah Ranperda tersebut.
Selanjutnya, dilakukan jawaban tanggapan oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus SE terhadap Pemandangan Umum masing-masing fraksi.
Gubernur Yulius dalam sambutanbya memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut berhasil menunjukkan performa kepemimpinan yang impresif. Di tengah dinamisnya kebijakan efisiensi belanja nasional, Pemprov Sulut sukses menjaga ketahanan fiskal daerah secara sehat, akuntabel, dan terkendali.
Catatan Gemilang Kinerja Keuangan 2025
Dalam pemaparannya, Gubernur merinci sejumlah torehan gemilang capaian kinerja keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulut sukses menembus angka Rp3,65 triliun atau mencapai 96,38 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari anggaran. Keseimbangan ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar.
”Angka SiLPA ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (prudence) sekaligus efektivitas kita dalam mengelola anggaran daerah. Kita memastikan setiap rupiah belanja memiliki dampak, tanpa mengorbankan stabilitas fiskal,” ujar Gubernur Yulius.*
