Sulawesi Kini, Bolmong – Agenda reses tahap satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menjadi momentum penting untuk menyerap langsung aspirasi dari masyarakat.
Kali ini, dua legislator yakni Tony Tumbelaka yang juga Ketua DPRD Bolmong dan Randi Nabongkalon melaksanakan reses tahap I tahun 2026, pada Selasa 24 Februari 2026, dengan turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Tony Tumbelaka, menggelar reses di Desa Buntalo, Kecamatan Sangtombolang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimcam, Sangadi, serta masyarakat setempat yang antusias menyampaikan berbagai masukan dan harapan.
Dalam sambutannya, Tony menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban setiap anggota DPRD sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada masyarakat. Karena itu, kami turun langsung untuk menyerap aspirasi dan mengetahui persoalan yang ada,” ujar Tony.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, masukan dari masyarakat menjadi bahan penting dalam menentukan arah kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah.
Sementara itu, anggota DPRD Bolmong dari Fraksi PKS, Randi Nabongkalon, menggelar reses di Desa Tanoyan, Kecamatan Lolayan. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimcam, Sangadi, serta masyarakat yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi.
Randi menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi yang disampaikan ke DPRD agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan program dan anggaran.
“Reses ini menjadi momen penting untuk mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang masuk akan kami kawal dan perjuangkan,” kata Randi.
Pelaksanaan reses tahap I ini diharapkan menjadi wadah strategis dalam merumuskan arah pembangunan desa dan kecamatan ke depan, sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. *
