Sulawesi Kini, Manado – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulawesi Utara (Sulut), Tahlis Gallang SIP MM didapuk membuka secara resmi pelaksanaan rekonsiliasi prelist Survei Badan Usaha/Perusahaan (SBR) untuk Survei Ekonomi (SE) tahun 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut, Rabu 6 Mei 2026.
Acara diawali dengan sambutan yang disampaikan Kepala BPS Sulut, DR Watekhi yang memaparkan rencana besar BPS yakni Survei Ekonomi Indonesia (SEI) yang akan berlangsung pada bulan Mei hingga Juni 2026 mendatang.
“Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk suksesi pelaksanaan survei ekonomi ini sebagai upaya dalam pembaharuan data ekonomi yang bisa menjadi data untuk penentuan kebijakan ke depan,” ungkap Watekhi.
Sementara itu, Sekprov Tahlis dalam penyampaiannya menegaskan dukungan Pemprov Sulut untuk kesuksesan SEI tahum 2026.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Utara. Dengan sinergi Bersama, kita pastikan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kita gaungkan pelaksanaan Sensus Ekonomi ke ribuan pelaku usaha dibawah kewenangan masing masing Kementrian/Lembaga/Instansi/Dinas serta kepada seluruh masyarakat disekitar kita. Dengan data yang akurat, kita akan mampu membuat kebijakan yang tepat sasaran, memperkuat daya saing, memajukan sektor potensi, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara,” tegas Sekprov Tahlis.
Sekprov Tahlis juga menyampaikan, akurasi pada tahap awal sangat krusial dalam menentukan kualitas hasil akhir. Melalui rekonsiliasi ini, dipastikan bahwa data yang digunakan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 benar-benar mencerminkan kondisi ril aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
“Melalui rekonsiliasi ini, diharapkan kita dapat mengonsolidasikan berbagai sumber data administratif untuk menyusun database prelist, yakni daftar awal unit usaha yang akan menjadi acuan utama petugas sensus saat melakukan pendataan di lapangan. Daftar tersebut mencakup seluruh skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan besar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provins Sulawesi Utara,” tutur Tahlis.
Hadir dalam kesempatan tersebut, pimpinan OPD Pemprov Sulut, perwakilan OJK Sulut, jajaran BPS dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.*
