Sulawesi Kini, Bolmong – Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) tahun anggaran 2022 oleh BPK RI Perwakilan Sulut, Senin 15 Mei 2023 di Manado, Provinsi Sulut mencatatkan sejarah hatrick bagi Pemkab Bolmong meraih opini positif tertinggi dari BPK.
Prestasi yang bertahan sejak tahun anggaran 2020 ini menjadi sejarah baru dan wujud nyata bagi Pemkab Bolmong yang terus berbenah.
Bagaimana tidak, tercatat dalam sejarah pengelolaan keuangan daerah, Pemkab Bolmong berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pertama di tahun 2020 lalu, menjadi opini positif pertama sejak 15 tahun terakhir.
Lalu, siapakah sosok “King Maker”, perbaikan dan pencapaian atas hatricknya opini WTP tersebut? Mari kita mengenal sosoknya yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang SIP MM.
Sejak dilantik pada tahun 2017 lalu sebagai Sekda Bolmong dengan SK Bupati Nomor 821.2/B.03/BKPP/SK/15/2017, Tahlis telah menegaskan akan mengurai permasalahan utama Pemkab Bolmong yakni persoalan aset dan LHP LKPD yang selalu mendapatkan catatan buruk.
Niat dan upaya pembenahan pun terus dilakukan. Meski demikian, carut marut persoalan aset masih menghambat laju Pemkab Bolmong untuk langsung meraih opini WTP.
Opini yang masih diterima pun belum sesuai ekspektasi pada tahun pertama sosok yang memulai kerja birokratnya di Kecamatan Kotabunan tersebut menjabat.
Pada LKPD tahun 2017 misalnya Disclaimer, pada LKPD tahun 2018 pun sama mendapat opini Disclaimer. Lalu, pada LHP atas LKPD tahun 2019 mulai naik dengan memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ternyata, raihan dua kali disclaimer atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) terhadap LKPD Bolmong di tahun 2017 dan 2018 menjadi motivasi utama perbaikan dan pembenahan atas kebocoran pada LKPD Bolmong selama ini.
Dan perlahan, kerja keras dan kerja cerdas serta kesolidan Pemkab Bolmong kala itu yang dinahkodai oleh Hj Yasti Soepredjo Mokoagow (YSM) dan Yanny Ronny Tuuk (YRT) menuai hasil yang cukup baik di tahun anggaran 2019 yang meraih opini WDP.
Dengan opini WDP yang diraih pada tahun 2019, ini dijadikan penyemangat oleh Alumni 05 IPDN tersebut untuk memacu kinerja seluruh OPD dalam menata dan menertibkan aset, administrasi dan pengelolaan keuangan untuk lebih baik lagi.
Alhasil, pada LKPD tahun anggaran 2020, untuk pertama kalinya sejak 15 tahun terakhir, Pemkab Bolmong meraih opini WTP dari BPK.
Seakan telah mendapatkan irama yang tepat untuk penyusunan LKPD, mulai sejak tahun 2020 hingga tahun anggaran 2022 Pemkab Bolmong pun terus mempertahankan raihan opini WTP ini.
Penulis : Yadi
