Sulawesi Kini, Bolsel – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid melakukan audiensi dan koordinasi di Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Utara, Selasa (9/9/2025).
Audiensi tersebut membahas capaian progres Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Terpadu (PPKT) tahun 2025. Turut hadir Ketua DPRD Bolsel Ir. Arifin Olii bersama anggota DPRD Zulkarnain Kamaru, Ruslan Paputungan, dan Olivia Papatungan. Hadir pula Plt. Asisten III Setda Bolsel yang juga menjabat Kepala Bappeda, serta sejumlah pimpinan OPD terkait, di antaranya Dinas PU dan Dinas Perkim Bolsel.
Kepala BPBPK Sulut, Ir. Reza Rizka Pratama, S.T., dalam kesempatan itu menegaskan pentingnya sinkronisasi data dalam pelaksanaan program pemerintah untuk penanganan kawasan kumuh. Program tersebut terintegrasi melalui peningkatan sarana air minum, sanitasi, perumahan, serta prasarana pendukung lainnya.
“Semoga kita selalu satu persepsi dan berkoordinasi dengan kepala dinas terkait untuk tindak lanjut ke depan,” ujarnya.
Wabup Deddy Abdul Hamid menyampaikan terima kasih atas pendampingan dari balai.
Menurutnya, berkat pendampingan itu, Pemkab Bolsel dua tahun berturut-turut mendapatkan DAK Tematik. Tahun ini, program tersebut sementara berjalan di Desa Motandoi.
Ia juga menyoroti permasalahan persampahan di Bolsel, termasuk rencana pemindahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Wabup berharap Balai turut memberi dukungan, terutama untuk kebutuhan pembangunan kawasan pesisir yang masih dalam tahap berkembang.
“Kami berharap ke depan daerah kami bisa lebih diperhatikan. Ini juga akan kami laporkan kepada Menteri, karena di Bolsel tengah berjalan pembangunan DAK Tematik. Secara umum berjalan lancar, hanya terkendala curah hujan,” jelasnya.
Sementara itu, konsultan DAK Tematik PPKT mengungkapkan bahwa di Bolsel, ATR/BPN memberikan dukungan penuh dengan pendampingan. Ia menambahkan, layanan dasar perumahan, air minum, dan air limbah saat ini sudah berjalan di 10 desa.
“Ke depan jika ada tambahan anggaran, maka cakupannya akan diperluas. Untuk pendataan, Bolsel sudah menggunakan aplikasi di 10 desa, sehingga memudahkan dalam perencanaan pembangunan,” terangnya.
Menariknya, dalam audiensi tersebut, jajaran Pemkab Bolaang Mongondow Timur (Boltim) juga hadir bersama Pemkab Bolsel untuk mengikuti pembahasan terkait program pembangunan terintegrasi tersebut. (Nf)
