Sulawesi Kini, Bolmong – Polemik soal irigasi di Daerah Irigasi (DI) Ayong, Bolangat dan Maelang hingga kini tak terselesaikan. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemprov Sulut pun tak peka melihat ancaman gagalnya citra program ketahanan pangan di bawah kendali Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling.
Pasalnya, petani sawah di empat Desa yang berada di Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menghadapi ancaman serius terhadap panen padi mereka menyusul rusaknya saluran irigasi primer air yang vital.
Saluran yang berfungsi mengairi areal persawahan di empat desa yakni Desa Cempaka, desa Ayong, desa Babo, dan desa Bumbung itu sudah hampir dua bulan dalam kondisi terputus alias jebol, menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan petani sawah.
Kepala Desa Cempaka, Ronal Hasan mengungkapkan bahwa kerusakan saluran irigasi ini sudah diperbaiki oleh petani di empat desa yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Bolmong, Sulhan Manggabarani dari Partai Golkar dengan bentuan excavator dan masyarakat setempat untuk menutupi dinding yang jebol, Selasa 10 Juni 2025.
“Inisiatif warga empat desa dan Pak Sulhan ini dikarenakan tanaman padi masyarakat di Desa Cempaka yang saat ini belum memasuki masa panen bisa terancam gagal panen,” kata Ronal.
Ronal menambahkan, sudah hampir dua bulan ini pasokan air pada irigasi tidak berjalan optimal, sehingga menganggu pertumbuhan padi di empat desa tersebut.
Ronal mengaku, telah berulang kali mengusulkan perbaikan saluran irigasi tersebut ke Dinas PU Provinsi Sulut, lewat Bidang Sumber Daya Air (SDA).
Sayangnya, hingga saat ini kata Kades Ronal Hasan, mengaku belum ada langkah konkret dari dinas terkait untuk menindaklanjuti permohonan tersebut.
“Sempat datang mengukur dan tidak pernah diperbaiki,” kata Ronal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bolmong, Sulhan Manggabarani menyesali sikap Dinas PU Provinsi Sulut yang tidak memberikan solusi untuk lahan pertanian di Bolmong.
“Di tengah keseriusan pemerintah dalam menggenjot sektor pertanian, kami berharap ada perhatian yang seimbang dari pemerintah Provinsi Sulut untuk memenuhi kendala yang dihadapi para petani,” tegas Sulhan.*
