Sulawesi Kini, Kotamobagu – Pembangunan infrastruktur yang terus digenjot oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu pada tahun anggaran 2023 diyakini bisa berjalan sesuai dengan regulasi, dan mendapatkan hasil yang maksimal.
Hal ini tidak lepas dari peran seluruh stackholder yang turut serta dalam pengawasan selama pelaksanaan pekerjaan. Termasuk, peran dari masyarakat dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Hal ini disadari betul oleh Kepala Dinas PUPR Kotamobagu, Claudy N Mokodongan ST. Menurutnya, proses pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Kotamobagu sangat terbuka atas masukan dan saran dari berbagai pihak.
“Selama pekerjaan yang di lapangan tidak melenceng dari regulasi dan perencanaan, maka bisa dipastikan pembangunannya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung sektor masyarakat ternyata mendapatkan pengawasan dari masyarakat. Ini penting mengingat infrastruktur menjadi poin penting dalam berbagai segmen aktifitas masyarakat,” tutur Claudy.
Claudy mencontohkan, pembangunan jalan Poyowa-Tabang misalnya yang menghubungkan akses antara satu desa dan lainnya, serta akses menuju kawasan perkebunan.
“Selain menopang untuk kegiatan sosial, pembangunan infrastruktur yang nantinya dimamfaatkan oleh masyarakat Kotamobagu ini bisa berdampak pada sektor ekonomi. Sehingga, kami meyakini, masyarakat turut berperan besar dalam terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kota Kotamobagu,” pungkas Claudy.*
