Sulawesi Kini, Manado – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja (Satker) Balai Pelaksanaan Prasarana Strategis (BPPS) Sulut, Selasa 1 September 2026.
RDP ini digelar dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2026, serta realisasi perkembangan program, kendala pelaksanaan dan langkah percepatan pencapaian target pembangunan di daerah.
Rapat ini dipimpin Ketua Komisi III Berty Kapojos,S.Sos dan didampingi Wakil Ketua Nick A Lomban,SE, Sekretaris Komisi Yongkie Limen, anggota komisi III Capt Ramly Kandoli, Haslinda Rotinsulu dan Gracia Yubelinda Oroh.
Sementara itu, pihak BPPS Sulut dihadiri Kepala Satker BPPS Sulut Kries Kuswara, Satker PS Ficka Makarau, asisten umum satker PS Golan Sumajow dan staf satker Aghsel Biang.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi III mendorong agar dalam pengerjaan proyek strategis di Sulut dapat melibatkan UMKM, pengusaha lokal untuk jadi subkon dalam setiap pekerjaan.
”Jadi sekarang balai satker pelaksanaan prasarana strategis Sulawesi Utara sedang mengerjakan yaitu sekolah rakyat tampusu yang sudah 93 persen selesai dengan menampung sekitar 1080 siswa,” kata Ketua Komisi III, Berty Kapojos.
Selain itu, Berty membeberkan jika pihaknya juga mengusulkan terkait dengan pembangunan berbagai infrastruktur sosial meliputi tempat ibadah, sekolah dan fasilitas lainnya, sembari akan melakukan peninjauan lapangan terhadap beberapa pembangunan yang sudah dilaksanakan di tahun 2026 ini.
“Sekarang mereka sudah mengusulkan sekolah madrasah tahun ini, namun belum ada persetujuan. Sekolah rakyat juga boleh diusulkan melalui kepala daerah kabupaten dan kota. Yang ada sekarang diusulkan kabupaten Minut dan Bolmong. Jadi rencananya, minggu depan kami akan turun lapangan untuk mengecek sekolah rakyat di tampusu,” jelas Berty.*
