Sulawesi Kini, Bolmong – Kerusakan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Ayong, Bolangat dan Maelang yang berpotensi besar terjadinya gagal panen di sekitar 1500 hektar lahan sawah petani memantik perhatian dari para tokoh masyarakat Bolmong Raya (BMR).
Seperti yang diutarakan oleh tokoh masyarakat BMR, Syachrial K Damopolii yang meminta agar instansi terkait, dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk dapat menangani persoalan tersebut.
“Jebolnya irigasi yang mengairi persawahan penduduk di Kecamatan Sang Tombolang, khususnya di desa Cempaka, Ayong dan Babo kiranya segera mendapat perhatian serius dari instansi terkait, terutama SDA provinsi Sulut, agar segera tuntaskan guna hindari gagal panen sekitar 1.500 hektar sawah,” pinta Syahrial yang juga mantan Ketua DPRD Provinsi Sulut dua periode ini, Selasa 27 Mei 2025.
Syahrial yang juga masuk di daftar Dewan Pembina Partai Gerinda Sulut ini meminta agar Dinas PU Provinsi Sulut untuk turun langsung ke lokasi jebolnya irigasi.
“Apa terlebih (kejadian jebolnya irigasi ini) di daerah lumbung pangannya Sulut, khususnya Bolaang Mongondow. Sekali lagi dimohon agar Dinas PU Sulut dalam hal ini Bidang SDA untuk segera turun tangan,” pungkas Syahcrial.
Sebelumnya, Persoalan jebolnya irigasi di Daerah Irigasi (DI) Ayong, Bolangat Maelang di Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) membuat 1500 hektar lahan sawah milik petani terancam gagal panen.
Terkait dengan kondisi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) khususnya bidang Sumber Daya Air (SDA) yang menjadi penanggung jawab pun terkesan menutup mata. Padahal, kejadian rusaknya irigasi tersebut sudah beberapa kali terjadi.
Meski demikian, petani yang mendapatkan mamfaat atas irigasi tersebut berupaya secara swadaya untuk memperbaikinya.
Namun, pada jebolnya irigasi induk tersebut pekan lalu, petani belum memiliki daya untuk memperbaikinya. Selain karena kerusakannya berat, modal para petani sudah habis, dan tinggal berharap pada ladang sawah mereka yang kini terancam gagal panen.
Kondisi itu pun telah dilaporkan ke Bidang SDA Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) namun belum ada jawaban. Hal ini dibenarkan Kepala Desa Cempaka, Ronal Hasan.
“Sudah kami laporkan, tapi dari Bidang SDA sebagai penanggung jawab terkesan tidak mengindahkan,” beber Ronal.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Provinsi Sulut, Deicy Paath ketika dihubungi via telepon seluler sampai berita ini naik belum memberikan respon.
Sikap ini pun dinilai tidak mencerminkan semangat pembangunan yang digagas oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling terkait keterbukaan dan dukungan nyata terhadap program ketahanan pangan menuju swasembada pangan.*
